PEMBUKAAN KEGIATAN IMPLEMENTASI IKM K3S GUGUS 2 WAMENA OLEH SEKRETARIS DINAS(Januari, 2024)

 

 

 

 

 

 

LEGALISASI DOKUMEN STTB, RAPORT, SK PEGAWAI, STTPL DAN  DOKUMEN LAINNYA

PERSYARATAN

1

FOTO COPY STTB

2

FOTO COPY RAPORT

3

FOTO COPY SK

4

FOTO COPY STTPL

5

FOTO COPY DOKUMEN LAINNYA

 

MEKANISME / PROSEDUR

1

MENYERAHKAN  BERKAS YANG AKAN  DILEGALISASI KE BAGIAN  UMUM DAN KEPEGAWAIAN, DENGAN MENUNJUKKAN DOKUMEN YANG ASLI

2

PENGAGENDAAN DAN PEMBERIAN STEMPEL DOKUMEN YANG DILEGALISASI

3

PETUGAS MENYERAHKAN KEPADA KEPALA/SEKRETARIS DINAS UNTUK DITANDATANGANI

4

DI KEMBALIKAN LAGI KEPADA YANG BERSANGKUTAN

 

B I A Y A

JANGKA  WAKTU

G R A T I S

( TANPA BIAYA )

1 (SATU) HARI

ALUR

 

A. USUL KENAIKAN PANGKAT

PERSYARATAN

1

SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR

2

SK PEMBERHENTIAN SEMENTARA BAGI YANG TUGAS BELAJAR

3

SK PENGAKTIFAN KEMBALI SETELAH SELESAI TUGAS BELAJAR

4

SK PELANTIKAN BAGI KEPALA SEKOLAH

5

SKP 2 TAHUN TERAKHIR

6

SURAT IJIN BELAJAR BAGI YANG IKUT PENYESUAIAN

7

IJASAH TERAKHIR BAGI YANG PINDAH GOLONGAN

8

PENETAPAN ANGKA KREDIT/PAK

 

MEKANISME / PROSEDUR

1

MENYERAHKAN  BERKAS KE BAGIAN  UMUM DAN KEPEGAWAIAN UNTUK DIKOREKSI

2

DIBUATKAN PENGANTAR DARI DINAS PENDIDIKAN SECARA KOLEKTIF

3

DIANTAR KE BKD DAN PSDM OLEH PETUGAS KEPEGAWAIAN DARI DINAS PENDIDIKAN

4

BKD DAN PSDM MELANJUTKAN KE BKN REGIONAL IX JAYAPURA

 

B I A Y A

JANGKA  WAKTU

 

G R A T I S

( TANPA BIAYA )

 

MENUNGGU PROSES DARI BKN REGIONAL IX JAYAPURA

ALUR

 B. USUL KENAIKAN GAJI BERKALA

PERSYARATAN

1

SK TERAKHIR

2

SK BERKALA TERAKHIR

3

MASING – MASING RANGKAP 2 ( DUA )

 

MEKANISME / PROSEDUR

1

MENYERAHKAN  BERKAS KE BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UNTUK DI PROSES

2

DI ANTAR KE SEKDA OLEH PETUGAS DARI DINAS PENDIDIKAN UNTUK DITANDATANGANI

3

DI ANTAR KE BAGIAN UMUM UNTUK DI BERI NOMOR DAN DI STEMPEL/CAP

4

DI ANTAR KE KEUANGAN OLEH PETUGAS DARI DINAS PENDIDIKAN

5

DIBERIKAN KEPADA YANG BERSANGKUTAN SEBAGAI ARSIP

 

BIAYA

JANGKA  WAKTU

G R A T I S

( TANPA BIAYA )

 

MENUNGGU PROSES

DARI SEKDA DAN BAGIAN UMUM

ALUR

 

C. USUL PENSIUN

PERSYARATAN

1

SK CPNS

2

SK PNS

3

SK PANGKAT TERAKHIR

4

SK BERKALA TERAKHIR

5

KARTU PEGAWAI ( KARPEG )

6

DRH TERBARU

7

AKTA NIKAH

8

AKTA KELAHIRAN ANAK KANDUNG

9

PAS PHOTO UKURAN 4 X 6 CM SEBANYAK 7 LEMBAR

10

PERMOHONAN YANG BERSANGKUTAN

11

FORMAT YANG LAIN ( AMBIL DI BKD DAN PSDM )

12

PENGANTAR DARI INSTANSI INDUK

 

MEKANISME / PROSEDUR

1

MENYERAHKAN BERKAS KE BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UNTUK DIKOREKSI

2

DIBUATKAN SURAT PENGANTAR DARI DINAS / INSTANSI INDUK

3

DI KIRIM KE BKD DAN PSDM UNTUK DILANJUTKAN KE BKN REGIONAL IX JAYAPURA

 

B I A Y A

JANGKA   WAKTU

G R A T I S

( TANPA BIAYA )

MENUNGGU PROSES DARI BKN REGIONAL IX JAYAPURA

ALUR

 

D. USUL MUTASI PEGAWAI

PERSYARATAN

1

PERMOHONAN DARI YANG BERSANGKUTAN

2

REKOMENDASI DARI SEKOLAH ASAL

3

REKOMENDASI DARI KEPALA SEKOLAH YANG DITUJU

4

SK TERAKHIR

5

SKP 2 TAHUN TERAKHIR

6

PERSETUJUAN DARI KEPALA DINAS PENDIDIKAN

7

PERSETUJUAN DARI KEPALA BIDANG MASING – MASING

 

MEKANISME / PROSEDUR

1

MENYERAHKAN BERKAS KE BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UNTUK DIKOREKSI

2

DIBUATKAN SURAT PENGANTAR DARI DINAS / INSTANSI INDUK

3

DI ANTAR KE KANTOR BUPATI OLEH PETUGAS DARI DINAS PENDIDIKAN

4

TEMBUSAN KE BKD DAN PSDM

 

BIAYA

JANGKA   WAKTU

G R A T I S

( TANPA BIAYA )

TUNGGU PROSES DARI BKD DAN PSDM

 

 

 E. USUL IJIN BELAJAR

PERSYARATAN

1

PERMOHONAN YANG BERSANGKUTAN

2

REKOMENDASI DARI KEPALA SEKOLAH

3

FOTO COPY SK CPNS

4

FOTO COPY SK PNS

5

FOTO COPY SK PANGKAT TERAKHIR

6

FOTO COPY KARPEG

7

SKP 1 TAHUN TERAKHIR

8

IJASAH TERAKHIR

9

DISPOSISI DARI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEPALA BIDANG MASING – MASING

 

MEKANISME / PROSEDUR

1

MENYERAHKAN BERKAS KEBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UNTUK DIKOREKSI

2

DIBUATKAN SURAT PENGANTAR DARI DINAS / INSTANSI INDUK

3

DI KIRIM KE BKD DAN PSDM UNTUK DILANJUTKAN KE BKN REGIONAL IX JAYAPURA

 

B I A Y A

JANGKA WAKTU

G R A T I S

( TANPA BIAYA

TUNGGU PROSES DARI BKD DAN PSDM

 ALUR

 

 

 

 

 

 

A. USUL PENGAJUAN MUTASI SISWA

PERSYARATAN

1

SURAT KETERANGAN MUTASI DARI SEKOLAH ASAL

2

SURAT MUTASI DAPODIK MELALUI WEBSIDE DATA: dikdasmen- kemendikbud.go.id OLEH SEKOLAH ASAL

3

FOTOCOPY IJAZAH

4

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA MUTASI SISWA OLEH SEKOLAH PENERIMA

 

MEKANISME / PROSEDUR

1

MENYERAHKAN  BERKAS KE BAGIAN  PERENCANAAN DAN EVALUASI UNTUK DI PROSES

2

PETUGAS MENGINPUT DATA SISWA MUTASI

3

PETUGAS MEMBUATKAN SURAT KETERANGAN MUTASI

4

PETUGAS MENYERAHKAN SURAT KETERANGAN MUTASI KEPADA YANG BERSANGKUTAN

 

                      BIAYA

JANGKA  WAKTU

G R A T I S

( TANPA BIAYA )

30 MENIT

 

 ALUR

 

B. USUL PENGURUSAN SURAT PENGGANTI IJAZAH HILANG ATAU RUSAK

PERSYARATAN

1

SURAT KETERANGAN DARI KEPALA SEKOLAH

2

SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN

3

KTP (ASLI DAN FOTOCOPY), JIKA SUDAH PUNYA

4

FOTOCOPY IJAZAH ATAU STTB (KALAU ADA)

5

FOTOCOPY BUKU INDUK SEKOLAH PADA HALAMAN IDENTITAS (KALAU ADA)

6

PAS PHOTO WARNA ATAU HITAM PUTIH SEBANYAK 3 LEMBAR

7

METERAI 6.000 SEBANYAK 3 LEMBAR

 

MEKANISME / PROSEDUR

1

MENYERAHKAN  BERKAS KE BAGIAN  PERENCANAAN DAN EVALUASI UNTUK DI PROSES

2

PENGAGENDAAN BERKAS

3

PETUGAS MEMBUATKAN SURAT KETERANGAN  PENGGANTI IJAZAH YANG HILANG ATAU RUSAK

4

PETUGAS MENYERAHKAN KEPADA KEPALA/SEKRETARIS DINAS UNTUK DITANDATANGANI

5

DI KEMBALIKAN LAGI KEPADA YANG BERSANGKUTAN

 

                      BIAYA

JANGKA  WAKTU

G R A T I S

( TANPA BIAYA )

1 HARI

 

ALUR

A. IJIN OPERASIONAL PAUD

PERSYARATAN :

1

PERMOHONAN DARI SATUAN PENDIDIKAN

2

AKTA NOTARIS ATAS NAMA LEMBAGA

3

NPWP ATAS NAMA LEMBAGA

4

REKOMENDASI KEPALA DESA

5

DATA PESERTA DIDIK

MEKANISME/PROSEDUR :

1

MENYERAHKAN BERKAS KE BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

2

DISPOSISI KEPALA DINAS PENDIDIKAN

3

DISPOSISI KEPALA BIDANG PAUD DAN DIKMAS

4

KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD MEMVERIFIKASI DOKUMEN

5

KEPALA SEKSI DAN STAF PEMBINAAN PAUD MELAKUKAN PENINJAUAN KE LEMBAGA

6

APABILA MEMENUHI SYARAT KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD MELAPORKAN HASIL KE KEPALA BIDANG TENTANG KELAYAKAN KONDISI LAPANGAN TERKAIT PENGAJUAN IJIN OPERASIONAL

7

KEPALA BIDANG MEMERINTAHKAN UNTUK MEMBUAT SK IJIN OPERASIONAL PAUD

8

STAF PEMBINAAN PAUD MEMPROSES IJIN OPERASIONAL PAUD

9

STAF MENYERAHKAN SURAT IJIN OPERASIONAL KE KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD UNTUK DIPERIKSA DAN DI PARAF

10

KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD MENYERAHKAN SURAT IJIN OPERASIONAL KE KEPALA BIDANG PAUD DAN DIKMAS

12

KEPALA BIDANG PAUT DAN DIKMAS MEMERIKSA DAN MEMBERIKAN PARAF SURAT IJIN OPERASIONAL

13

KEPALA DINAS MENANDATANGANI SURAT IJIN OPERASIONAL

 

BIAYA

JANGKA WAKTU

GRATIS (TANPA BIAYA)

2 MINGGU

 

ALUR

 

B. IJIN OPERASIONAL PKBM

PERSYARATAN :

1

PERMOHONAN DARI SATUAN PENDIDIKAN

2

AKTA NOTARIS ATAS NAMA LEMBAGA

3

NPWP ATAS NAMA LEMBAGA

4

REKOMENDASI KEPALA DESA

5

DATA PESERTA DIDIK

MEKANISME/PROSEDUR :

1

MENYERAHKAN BERKAS KE BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

2

DISPOSISI KEPALA DINAS PENDIDIKAN

3

DISPOSISI KEPALA BIDANG PAUD DAN DIKMAS

4

KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAUD MEMVERIFIKASI DOKUMEN

5

KEPALA SEKSI DAN STAF PEMBINAAN PAUD MELAKUKAN PENINJAUAN KE LEMBAGA

6

APABILA MEMENUHI SYARAT KEPALA SEKSI PEMBINAAN PKBM MELAPORKAN HASIL KE KEPALA BIDANG TENTANG KELAYAKAN KONDISI LAPANGAN TERKAIT PENGAJUAN IJIN OPERASIONAL

7

KEPALA BIDANG MEMERINTAHKAN UNTUK MEMBUAT SK IJIN OPERASIONAL PKBM

8

STAF PEMBINAAN PKBM MEMPROSES IJIN OPERASIONAL PKBM

9

STAF MENYERAHKAN SURAT IJIN OPERASIONAL KE KEPALA SEKSI PEMBINAAN PKBM UNTUK DIPERIKSA DAN DI PARAF

10

KEPALA SEKSI PEMBINAAN PKBM MENYERAHKAN SURAT IJIN OPERASIONAL KE KEPALA BIDANG PAUD DAN DIKMAS

11

KEPALA BIDANG PAUT DAN DIKMAS MEMERIKSA DAN MEMBERIKAN PARAF SURAT IJIN OPERASIONAL

12

KEPALA DINAS MENANDATANGANI SURAT IJIN OPERASIONAL

 

BIAYA

JANGKA WAKTU

GRATIS (TANPA BIAYA)

2 MINGGU

 

ALUR

 

C. IJIN OPERASIONAL LKP

PERSYARATAN :

1

PERMOHONAN DARI SATUAN PENDIDIKAN

2

AKTA NOTARIS ATAS NAMA LEMBAGA

3

NPWP ATAS NAMA LEMBAGA

4

REKOMENDASI KEPALA DESA

5

DATA PESERTA DIDIK

 MEKANISME/PROSEDUR :

1

MENYERAHKAN BERKAS KE BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

2

DISPOSISI KEPALA DINAS PENDIDIKAN

3

DISPOSISI KEPALA BIDANG PAUD DAN DIKMAS

4

KEPALA SEKSI PEMBINAAN PKBM MEMVERIFIKASI DOKUMEN

5

KEPALA SEKSI DAN STAF PEMBINAAN DIKMAS MELAKUKAN PENINJAUAN KE LEMBAGA

6

APABILA MEMENUHI SYARAT KEPALA SEKSI PEMBINAAN PKBM MELAPORKAN HASIL KE KEPALA BIDANG PAUD DAN DIKMAS TENTANG KELAYAKAN KONDISI LAPANGAN TERKAIT PENGAJUAN IJIN OPERASIONAL

7

KEPALA BIDANG MEMERINTAHKAN UNTUK MEMBUAT SK IJIN OPERASIONAL LKP

8

STAF PEMBINAAN PKBM MEMPROSES IJIN OPERASIONAL LKP

9

STAF MENYERAHKAN SURAT IJIN OPERASIONAL KE KEPALA SEKSI PEMBINAAN PKBM UNTUK DIPERIKSA DAN DI PARAF

10

KEPALA SEKSI PEMBINAAN PKBM MENYERAHKAN SURAT IJIN OPERASIONAL KE KEPALA BIDANG PAUD DAN DIKMAS

11

KEPALA BIDANG PAUT DAN DIKMAS MEMERIKSA DAN MEMBERIKAN PARAF SURAT IJIN OPERASIONAL

12

KEPALA DINAS MENANDATANGANI SURAT IJIN OPERASIONAL

 

 

BIAYA

JANGKA WAKTU

GRATIS (TANPA BIAYA)

2 MINGGU

 

ALUR

 

 

D. IJIN OPERASIONAL SD

PERSYARATAN

1

SURAT PERMOHONAN IJIN OPERASIONAL

2

BERKAS USULAN/PROPOSAL IJIN OPERASIONAL SD, YANG BERISI ANTARA LAIN: AKTA NOTARIS ATAS NAMA LEMBAGA, REKOMENDASI, DATA PESERTA DIDIK, DATA PENDIDIK DAN DOKUMENTASI

MEKANISME / PROSEDUR

1

STAF BAGIAN UMUM MENERIMA PROPOSAL PENGAJUAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR, MENGAGENDAKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA KEPALA DINAS

2

KEPALA DINAS MEMBUAT CATATAN/DISPOSISI KEPADA KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD UNTUK MENINDAKLANJUTI PROPOSAL PENGAJUAN IJIN OPERASIONAL

3

KEPALA BIDANG MENERIMA DISPOSISI DAN MENUGASKAN PADA KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK UNTUK MEMVERIFIKASI DOKUMEN

4

SETELAH MEMVERIFIKASI, KEPALA SEKSI DAN KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD, KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK MELAKUKAN PENINJAUAN KE LOKASI LEMBAGA YANG MENGAJUKAN IJIN OPERASIONAL

5

APABILA MEMENUHI SYARAT KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK MELAPORKAN KE KEPALA BIDANG TENTANG KELAYAKAN PERSYARATAN, KONDISI LEMBAGA TERKAIT PENGAJUAN IJIN OPERASIONAL

6

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL DAN STATISTIK SEKOLAH DASAR

7

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK MENUGASKAN STAF UNTUK MENGETIK DOKUMEN IJIN OPERASIONAL DAN STATISTIK

8

KEPALA SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK MENGECEK KEBENARAN SURAT IJIN OPERASIONAL DAN STATISTIK

9

STAF MENYERAHKAN SURAT IJIN OPERASIONAL KE KEPALA SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK UNTUK DIPERIKSA DAN DI PARAF

10

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK MEMERIKSA SURAT IJIN OPERASIONAL DAN STATISTIK  DAN MEMBERIKAN PARAF

11

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK MENYERAHKAN SURAT IJIN OPERASIONAL KE KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD UNTUK MEMERIKSA DAN  MEMBERIKAN PARAF

12

KEPALA BIDANG MEMERIKSA, MENYETUJUI DAN MEMBERIKAN PARAF SURAT IJIN OPERASIONAL DAN STATISTIK SEKOLAH DASAR

13

KEPALA DINAS MENANDATANGANI SURAT IJIN OPERASIONAL

14

DOKUMEN DISERAHKAN KEPADA YANG BERSANGKUTAN

 

 

ALUR

 

 

E. IJIN OPERASIONAL SMP

PERSYARATAN

1

SURAT PERMOHONAN IJIN OPERASIONAL

2

BERKAS USULAN/PROPOSAL IJIN OPERASIONAL SMP, YANG BERISI ANTARA LAIN: AKTA NOTARIS ATAS NAMA LEMBAGA, REKOMENDASI, DATA PESERTA DIDIK, DATA PENDIDIK DAN DOKUMENTASI

MEKANISME / PROSEDUR

1

STAF BAGIAN UMUM MENERIMA PROPOSAL PENGAJUAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MENGAGENDAKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA KEPALA DINAS

2

KEPALA DINAS MEMBUAT CATATAN/DISPOSISI KEPADA KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP UNTUK MENINDAK LANJUTI PROPOSAL PENGAJUAN IJIN OPERASIONAL

3

KEPALA BIDANG MENERIMA DISPOSISI DAN MENUGASKAN PADA KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK UNTUK MEMVERIFIKASI DOKUMEN

4

SETELAH DIVERIFIKASI, DILAKUKAN PENINJAUAN KE  LOKASI LEMBAGA YANG MENGAJUKAN IJIN OPERASIONAL

5

APABILA MEMENUHI SYARAT KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK MELAPORKAN KE KEPALA BIDANG TENTANG KELAYAKAN PERSYARATAN, KONDISI LEMBAGA TERKAIT PENGAJUAN IJIN OPERASIONAL

6

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK MEMBERIKAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL DAN STATISTIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

7

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK MENUGASKAN STAF UNTUK MENGETIK DOKUMEN IJIN OPERASIONAL DAN STATISTIK

8

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL DAN STATISTIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

9

STAF MENYERAHKAN SURAT IJIN OPERASIONAL KE KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK UNTUK DIPERIKSA DAN DI PARAF

10

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK MEMERIKSA SURAT IJIN OPERASIONAL DAN STATISTIK  DAN MEMBERIKAN PARAF

11

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK MENYERAHKAN SURAT IJIN OPERASIONAL KE KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP UNTUK DIPERIKSA DAN  DIPARAF

12

KEPALA BIDANG MEMERIKSA, MENYETUJUI DAN MEMBERIKAN PARAF SURAT IJIN OPERASIONAL DAN STATISTIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

13

KEPALA DINAS MENANDATANGANI SURAT IJIN OPERASIONAL

14

DOKUMEN DISERAHKAN KEPADA YANG BERSANGKUTAN

 

BIAYA

JANGKA WAKTU

GRATIS (TANPA BIAYA)

2 MINGGU

 ALUR